Ketua GMPD Sumsel Desak Tim Gabungan Tindak Tegas Truk Batubara yang Melintas di Baturaja

banner 468x60

OKU, Kabarirakyat.com

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Sumatera Selatan, Muslimin Baijuri, mendesak tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satlantas Polres OKU, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar segera bertindak tegas terhadap kendaraan angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Muslimin menilai masih beroperasinya truk pengangkut batubara di jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban belum berjalan sebagaimana mestinya.

Padahal, pemerintah telah membentuk tim gabungan untuk mengawasi dan menertibkan aktivitas angkutan batubara. Namun, kenyataan di lapangan justru memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kinerja tim tersebut.

Tampak truk tronton melintasi jalan di Baturaja, Ketua GMPD Sumsel, Muslimin menedak aparat terkait mengambil tindakan tegas.foto:ist.

“Tim sudah dibentuk, aturan sudah jelas, tetapi mengapa truk batubara masih saja melintas? Jangan sampai pembentukan tim hanya sebatas formalitas tanpa tindakan nyata. Masyarakat ingin melihat bukti penegakan aturan, bukan sekadar rapat dan koordinasi,” tegas Muslimin.

Menurutnya, jalan umum bukan diperuntukkan sebagai jalur bebas kendaraan angkutan tambang. Aktivitas kendaraan bertonase besar berpotensi merusak infrastruktur jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, serta membahayakan keselamatan masyarakat.

GUBERNUR SUDAH TEGASKAN LARANGAN, JANGAN ADA PEMBIARAN!

Muslimin mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11-004/Instruksi/Dishub/2025 mengenai kebijakan penggunaan jalan khusus bagi angkutan batubara yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa angkutan batubara wajib menggunakan jalan khusus pertambangan dan tidak lagi menggunakan jalan umum.

Selain itu, ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban penggunaan jalan pertambangan dalam kegiatan pengangkutan hasil tambang.

Ketentuan tersebut juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan pelaksana serta ketentuan lalu lintas dan jalan yang berlaku.

“Kalau gubernur sudah mengeluarkan aturan yang tegas, seharusnya seluruh instansi terkait menjalankannya. Jangan sampai pemerintah sudah melarang, tetapi di lapangan kendaraan angkutan batubara tetap bebas melintas. Ini menjadi pertanyaan serius terhadap pengawasan dan penegakan aturan,” ujarnya.

GMPD SOROTI DUGAAN BACKING DAN SETORAN OKNUM APARAT

Tidak hanya menyoroti lemahnya penertiban, Muslimin juga meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya praktik tidak sehat di balik masih bebasnya truk batubara melintasi jalan umum.

Ia mempertanyakan apakah aktivitas tersebut semata-mata disebabkan lemahnya pengawasan atau terdapat dugaan oknum tertentu yang memberikan perlindungan kepada kendaraan angkutan batubara karena adanya aliran setoran.

“Jangan sampai ada dugaan oknum yang membekingi dan menerima setoran sehingga kendaraan batubara tetap bisa melintas tanpa hambatan. Ini harus diusut. Kami tidak ingin menuduh siapa pun tanpa bukti, tetapi aparat penegak hukum harus berani menelusuri dugaan tersebut,” tegas Muslimin.

Ia meminta penyelidikan tidak hanya menyasar sopir maupun kendaraan yang melintas, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum yang diduga memberikan perlindungan atau mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.

Menurutnya, jika ditemukan bukti adanya pungutan liar, suap, atau penyalahgunaan kewenangan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

DESAK TIM GABUNGAN SEGERA TURUN DAN JARING TRUK PELANGGAR!

Ketua GMPD Sumsel secara tegas mendesak Dinas Perhubungan, Satlantas Polres OKU, dan Satpol PP agar tidak saling menunggu dan segera melakukan operasi penertiban di sejumlah ruas jalan yang masih dilintasi angkutan batubara.

Ia meminta tim gabungan melakukan pemeriksaan, menjaring kendaraan yang melanggar ketentuan, serta mengambil tindakan sesuai kewenangan masing-masing.

Muslimin juga meminta agar hasil penertiban disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jumlah kendaraan yang diperiksa, kendaraan yang ditindak, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

“Jangan hanya sopir yang diperiksa, tetapi telusuri juga siapa pemilik armada, perusahaan yang mengoperasikan, dan siapa saja yang bertanggung jawab. Kalau ada oknum yang bermain, bongkar. Jangan ada yang kebal hukum,” tandasnya.

Ia menegaskan GMPD Sumsel akan terus mengawal persoalan ini dan meminta pemerintah serta aparat terkait menunjukkan keseriusan dalam melindungi kepentingan masyarakat.

JANGAN BIARKAN JALAN UMUM MENJADI JALUR BEBAS ANGKUTAN TAMBANG. JANGAN BIARKAN DUGAAN PERMAINAN OKNUM MERUSAK KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.

Kini masyarakat menunggu tindakan nyata tim gabungan di Kabupaten OKU. Aturan sudah ada, kewenangan sudah jelas. Yang ditunggu adalah keberanian untuk menegakkannya.(tim)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *